kacengeng.COM – Organisasi mandiri berskala regional ini berfungsi sebagai wadah koordinasi serta konsultasi yang menjembatani masyarakat dengan Pemerintah Daerah. Didirikan pada tahun 2003 berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 yang mengatur tentang lalu lintas, angkutan jalan,
Kategori: Pemerintahan
Kawasan ekonomi khusus (KEK) adalah suatu kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk
kacengeng.COM – Rumah Siap Kerja (RSK) hadir sebagai wadah bagi generasi muda untuk memperoleh bimbingan karier, informasi lowongan kerja, serta pelatihan profesional dan pendidikan yang ditunjang dengan berbagai fasilitas pendukung. RSK resmi didirikan pada tanggal 16 Maret 2019. Visi dan
kacengeng.COM – Jabar Digital Service (JDS), atau Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial Provinsi Jawa Barat, berkomitmen mewujudkan visi #JabarJuara berbasiskan data dan teknologi untuk menghadirkan pelayanan publik serta perumusan kebijakan yang responsif, adaptif, dan inovatif. Beroperasi di bawah
kacengeng.COM – Universitas Ahmad Dahlan (UAD) merupakan salah satu universitas swasta terkemuka yang berlokasi di Yogyakarta, Indonesia. Berdiri sejak 18 November 1960, perguruan tinggi ini kini menyelenggarakan pendidikan melalui 11 Fakultas, serta berbagai Program Vokasi, Program Profesi, dan Program Pascasarjana.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kementerian Keuangan Republik Indonesia merupakan salah satu kementerian yang berada dalam lingkup Pemerintah Indonesia, dengan tanggung jawab khusus dalam pengelolaan keuangan serta kekayaan negara. Kementerian ini berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai lembaga
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. LPS merupakan lembaga yang independen, transparan, dan
Tidak Ada Postingan Lagi yang Tersedia.
No more pages to load.








