Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 mengenai Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengundang warga masyarakat yang berminat untuk berpartisipasi
Kategori: Pemerintahan
Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia lulusan Strata 2 (S-2)/Strata
Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun Anggaran (T.A.) 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Calon PNS yang akan ditugaskan di lingkungan BKN, dengan ketentuan sebagai berikut: ALOKASI KEBUTUHAN Alokasi kebutuhan Calon
Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 800.1.2.1/2684/204/2024
Merujuk pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 mengenai Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kini membuka pendaftaran Seleksi Calon
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau yang lebih dikenal sebagai Bappeda, merupakan unsur perencana dan peneliti pembangunan di tingkat daerah. Lembaga teknis ini dipimpin oleh Kepala Badan yang kedudukannya berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Gubernur/Bupati/Wali kota melalui perantara
Dikenal sebelumnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan instansi pemerintah di Indonesia yang bertugas mengoordinasikan, menyinkronkan, serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan di sektor ekonomi. Untuk menunjang aktivitas operasional kantor sepanjang Tahun Anggaran 2024,
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk mengikuti seleksi Tenaga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) Tahun Anggaran 2024, yang akan ditugaskan di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. P
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya adalah kelompok anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memiliki pandangan politik yang sejalan dengan visi dan misi Partai Gerakan Indonesia Raya. Fraksi ini berdiri sejak 1 Oktober 2009 dan kini sudah memasuki periode ketiga
Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan institusi pemerintah nonkementerian di Indonesia yang bertanggung jawab dalam menyusun, menyelaraskan, serta menjalankan kebijakan terkait pemenuhan gizi di tingkat nasional. Pendirian lembaga ini bertujuan untuk mengelola program-program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), demi mendongkrak
Tidak Ada Postingan Lagi yang Tersedia.
No more pages to load.










